netizennow.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan akan terus mengikuti aturan terkait kebijakan pemeliharaan harga bahan bakar (BBM) hingga Juni 2024 dalam situasi geopolitik Iran-Israel.
“Kami mengikuti regulator (Kementerian ESDM) yang merupakan kebijakan pemerintah,” kata Erick di Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Erick mengatakan BUMN merupakan kepanjangan tangan pemerintah, siap membantu masyarakat saat membutuhkan. Selain itu, Erick mengatakan kliennya akan selalu memberikan dukungan berbeda melalui ekosistem BUMN yang ada, seperti subsidi listrik atau bahan bakar.
“Karena kita ini perpanjangan tangan pemerintah, kalau masyarakat kita memang membutuhkan bantuan pemerintah seperti yang kita butuhkan saat ini, seperti subsidi listrik, subsidi BBM, atau kemarin penyaluran bantuan sosial dari berbagai kementerian, baik dalam bentuk barang maupun uang. .kami mencoba membantu ekosistem memanfaatkan kami,” katanya.
Kementerian BUMN terus menggandeng kementerian dan lembaga lain untuk mendukung pemerintah melalui program-program untuk rakyat.
”Sinergi BUMN dengan seluruh departemen program, pendeteksian penyimpangan kini jauh lebih cermat dan terukur, karena menggunakan sistem perbankan, menggunakan sistem PT Pos, menggunakan jalur distribusi yang ada , jadi kami yakin tidak ada kebocoran,” ulangnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar hingga setidaknya Juni 2024, meski konflik Iran-Israel dapat menyebabkan gangguan pasokan dan kenaikan harga minyak global.
“Tidak ada kenaikan harga BBM sampai bulan Juni, demikian pernyataan pemerintah,” kata Airlangga.
Ia mengatakan, konflik Iran-Israel berdampak lebih besar terhadap fluktuasi harga minyak dunia dibandingkan konflik geopolitik lainnya, karena konflik terakhir terjadi di dekat Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik penting.
Pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan skenario kebijakan, salah satunya adalah penyesuaian subsidi bahan bakar yang memerlukan perhitungan dan penyesuaian anggaran.
