netizennow.com, JAKARTA — Ketua Komisi -BH) dengan layanan pinjaman online (pinjol). Syuting dijadwalkan pada 5 Februari 2024.
“Rencananya kami akan menelepon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 5 Februari. Tidak perlu mengundang ITB (Institut Teknologi Bandung). “Pertama, pemerintah harus jelas,” kata Hooda dalam surat kabar tersebut, Rabu (31/1/2024).
Ia juga mengatakan, Kemendikbud harus mendalami kerja sama beberapa PTN-BH dengan biro perkreditan. Apabila membahayakan dan membebani pelajar, pemerintah dapat meminta PTN-BH untuk merevisi kebijakan tersebut.
“Kemendikbud sebaiknya melakukan penilaian terhadap kerja sama beberapa PTN-BH dengan layanan pinjaman. “Kalau berbahaya dan memberatkan siswa, boleh saja. Kemendikbud mendorong PTN-BH untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut,” kata Hooda.
Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Teknologi untuk menjajaki program baru guna meringankan beban biaya UKT bagi mahasiswa kurang mampu. Salah satu opsi yang disarankan adalah menggunakan dana untuk pendidikan.
“Kami juga merekomendasikan kajian skema baru untuk meringankan beban mahasiswa kurang mampu dalam biaya UKT,” kata Hooda.
Huda menambahkan beberapa waktu lalu, dirinya menolak penghentian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk dana pendidikan masing-masing sebesar Rp 20 triliun pada tahun ini. Ia berpendapat anggaran pendidikan harus ditingkatkan agar manfaatnya, seperti penurunan UCT siswa, bisa lebih besar.
“Menurut kami, dana untuk pendidikan harus ditingkatkan agar manfaatnya bisa dinikmati, yaitu mengurangi UCT siswa, selain program yang sudah ada,” ujarnya.
