Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan Kian Mutlak, Butuh Kebijakan dan Kalkulasi Investasi

netizennow Lifestyle – Isu kondisi lingkungan hidup dan krisis energi saat ini sepertinya sedang menjadi perbincangan serius di seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia sedang menaruh perhatian besar terhadap isu ini.

Polusi udara perkotaan di Jakarta semakin membuktikan betapa pentingnya krisis iklim, energi, dan polusi yang kompleks serta banyaknya ide untuk mengatasinya.

Topik ini juga dicoba pada tahun 2023. Dalam diskusi Green Webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia dan BBC Media Action pada Senin 6 November, dimoderatori oleh Dr. Arief Rahman. Mari kita simak artikel lengkapnya di bawah ini.

Inti dari diskusi ini adalah perlunya keterlibatan masyarakat, dengan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia untuk mengatasi masalah ini.

Pembicara panel adalah Anggota Pelaksana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Mumpuni, CEO Nusantics yang juga merupakan Eisenhower Fellow Charlene Eriza Putri dan CEO Landscape Indonesia Agus P Sari.

Tri Mumpuni mengatakan, kondisi di atas patut didorong oleh pemerintah karena Indonesia sebenarnya kaya akan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dapat melibatkan masyarakat dalam produksinya.

Tri Mumpuni menyebut keterlibatan masyarakat dalam penyediaan listrik sendiri merupakan demokratisasi energi yang akan berujung pada demokratisasi ekonomi.

“Masyarakat disuruh, kalau mau menghasilkan listrik 1 KW per tahun… ya, harus tanam pohon yang cukup besar di hulu, karena listrik Anda didesain menggunakan pembangkit listrik tenaga air kecil, akan selalu berkelanjutan, masyarakat sudah penuh. kesadaran, konservasi sedang bangkit,” kata Tri Mumpuni.

Sementara itu, menurut Agus P Sari, CEO Landscape Indonesia, transisi energi harus dilakukan secara adil karena akan berdampak pada pendapatan pekerja, rumah tangga, dan perekonomian daerah.

Meskipun transisi ke energi terbarukan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja ramah lingkungan, masih ada dampak dan solusi yang perlu dipikirkan.

“Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga eksekutif mencakup anggota legislatif dan pejabat pemerintah yang juga memiliki tambang batu bara dan/atau pembangkit listrik. Jika mereka juga pejabat pemerintah, mereka tidak akan mau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan bisnis mereka. kepentingan,” jelas Agus P Sari.

Di sisi lain, Eriza Putri dari Charlene mencontohkan hidup di Jakarta ibarat tinggal di wadah beracun, baik yang disebabkan oleh mobil, pembangkit listrik tenaga batu bara, maupun pabrik yang tidak memiliki filter. .

Menurut dia, persoalan transisi energi dan investasi di bidang energi terbarukan bukan hanya persoalan politik, tapi juga perhitungan investasi.

Jika sektor manufaktur harus menyerap listrik PLN yang lebih mahal meski lebih bersih karena menggunakan energi terbarukan, namun kemudian harus bersaing dengan impor yang lebih murah, maka sektor manufaktur akan sulit bersaing.

Proses transisi pemerintahan dianggap harus disiapkan oleh Prabowo, ia tidak bisa menunggu apa pun. netizennow.co.id 2 April 2024

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *