CUPERTINO – Google mengambil langkah kontroversial menanggapi pandangan karyawan yang tidak setuju dengan serangan Israel di Jalur Gaza Palestina. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, raksasa teknologi Amerika itu secara sepihak memecatnya.
Menurut New York Post, Senin (11/3/2024), seorang mantan karyawan yang berprofesi sebagai insinyur melontarkan pernyataan bahwa Google adalah perusahaan yang mendukung genosida. Dia mengumumkan hal ini pada pameran teknologi di New York.
Pada sebuah pameran bertajuk “Mind the Tech,” seorang pekerja yang tidak disebutkan namanya dengan tegas menolak menciptakan teknologi yang mendukung genosida. Tak lama setelah dia mengutarakan pendapatnya, Google langsung memecatnya.
“Saya menolak menciptakan teknologi yang mendukung genosida, apartheid, atau pengawasan. “Proyek Nimbus membahayakan anggota komunitas Palestina,” katanya, mengacu pada kontrak Google senilai $1,2 miliar untuk menyediakan layanan cloud kepada tentara dan pemerintah Israel.
Juru bicara Google membenarkan pemecatan tersebut dan mengatakan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan perusahaan. Menurutnya, pegawai tersebut melakukan kesalahan fatal yakni berperilaku tidak senonoh.
Seorang juru bicara Google berkata: “Seorang karyawan telah dipecat karena melanggar kebijakan kami. Perilaku ini tidak dapat diterima, apa pun yang terjadi.”
Insiden yang terjadi pada pidato utama Regev bukanlah satu-satunya peristiwa minggu ini di mana Google menjadi pusat diskusi mengenai peristiwa-peristiwa di Timur Tengah. Menjelang KTT Hari Perempuan Internasional di Silicon Valley pada hari Kamis, papan buletin karyawan Google dipenuhi dengan komentar dari karyawan mengenai kesepakatan perusahaan dengan Israel.
Kesepakatan Google dengan militer asing telah menjadi sumber perselisihan di antara lebih dari 260.000 karyawan di seluruh dunia setidaknya sejak tahun 2018, ketika Departemen Pertahanan menandatangani inisiatif kecerdasan buatan dengan Google yang disebut Project Maven.
Google menarik diri dari proyek Maven, namun menandatangani proyek Nimbus dengan pemerintah Israel pada April 2021.
