netizennow.com, Jakarta – Hukum perlindungan konsumen merupakan kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara konsumen dan produsen atau pelaku komersial, menjamin keadilan, keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.
Undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan dan hak bagi konsumen di Indonesia. Sejak diundangkan pada tanggal 20 April 1999, undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini.
Dalam buku Hak Konsumen Jika Dirugikan (2008) karya Sutanto, undang-undang yang menjadi landasan hukum perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menyembunyikan usaha para pelaku usaha. Namun sebaliknya, tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang sehat.
Melalui perlindungan konsumen, undang-undang ini justru mendorong terciptanya perusahaan yang tangguh dan mampu bersaing dengan menyediakan produk atau layanan yang berkualitas. Undang-undang perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar, hak untuk memperoleh produk atau jasa tertentu, dan hak untuk menerima ganti rugi jika terjadi pelanggaran atau kerugian.
Berikut netizennow.com ulas lebih dalam mengenai pengertian undang-undang perlindungan konsumen, landasan hukum, tujuan, dan lima asasnya, Selasa (5/12/2023).
Fokus utama undang-undang perlindungan konsumen adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Kemudian, memastikan kebutuhan mereka dalam menerima barang atau jasa terpenuhi, serta memberikan akses terhadap hak-hak yang memperkuat posisi konsumen.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terdapat lima asas hukum perlindungan konsumen yang menjadi landasannya, yaitu kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen, serta kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan kepentingan konsumen di Indonesia.
Perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mencakup berbagai hal, termasuk perlindungan agar konsumen tidak diperlakukan tidak adil atau tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.
Hak-hak konsumen yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup sejumlah aspek penting yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli atau penerimaan jasa. Hak untuk memperoleh kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan salah satu hak yang dijamin. Kemudian, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerimanya sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan juga merupakan bagian dari hak yang melekat pada konsumen. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang dan/atau jasa merupakan hak yang ditegaskan dalam undang-undang. Konsumen juga berhak menyampaikan pendapat dan pengaduan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakannya, serta berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil. Hak lainnya antara lain hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dan hak untuk menerima kompensasi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang berlaku.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak terbatas dan juga dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam berbagai aspek kehidupan perekonomian.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumen serta produsen atau pelaku usaha. 1. Prinsip manfaat
Prinsip ini menekankan bahwa baik konsumen maupun produsen mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi atau kegiatan ekonomi. Yang penting manfaat yang diterima harus adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Misalnya dalam transaksi jual beli, konsumen dan produsen harus menerima manfaat yang sama. Jika hanya salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan besar sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian, hal ini tidak sesuai dengan asas manfaat. 2. Prinsip keadilan
Asas keadilan menghendaki konsumen dan produsen atau pelaku usaha harus berperilaku dan memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang.
Misalnya saja dalam situasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen maka proses penyelesaiannya harus dilakukan secara adil, dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati dan dipertimbangkan secara seimbang. 3. Prinsip keseimbangan
Prinsip ini menekankan bahwa hak dan kewajiban konsumen dan produsen harus sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.
Misalnya, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang dibelinya sejalan dengan kewajiban produsen atau penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen. 4. Prinsip keselamatan dan keamanan
Asas ini menjamin bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya berkaitan dengan manfaat yang diterimanya saja, tetapi juga tidak akan membahayakan keselamatan jiwa atau harta benda konsumen.
Misalnya makanan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya merupakan salah satu bentuk prinsip keamanan tersebut. 5. Asas kepastian hukum
Asas ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku harus jelas dan terjamin, sehingga kedua belah pihak baik konsumen maupun produsen dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa adanya kesulitan atau keraguan.
Misalnya perjanjian jual beli yang ketentuannya jelas dan tidak ambigu akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Perlindungan konsumen dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 mempunyai beberapa tujuan yang sangat penting, yang apabila benar-benar dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pelaku usaha. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
Salah satu tujuan utama undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak-haknya, cara melindungi dirinya sendiri, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam membeli barang atau jasa.
Misalnya kampanye edukasi mengenai hak-hak konsumen seperti pameran, seminar atau informasi yang jelas di media dapat meningkatkan kesadaran konsumen. 2. Meningkatkan nilai dan martabat konsumen
Perlindungan konsumen bertujuan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa. Misalnya, informasi yang jelas dan transparan mengenai efek samping atau risiko penggunaan suatu produk dapat membantu konsumen mengambil keputusan yang lebih cerdas. 3. Meningkatkan keberdayaan konsumen dalam menuntut haknya
Salah satu tujuan utama perlindungan konsumen adalah memberdayakan konsumen agar lebih efektif mengetahui, menuntut dan melaksanakan hak-haknya. Misalnya, prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif dapat memudahkan konsumen dalam menuntut haknya. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang konsisten dan transparan
Perlindungan konsumen yang efektif memerlukan sistem yang jelas dan dapat diandalkan. Adanya peraturan perundang-undangan yang transparan dan informasi yang mudah diakses oleh konsumen berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan akses yang adil terhadap informasi yang dibutuhkan konsumen. 5. Mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen
Tujuan ini fokus untuk membangun kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Dengan kesadaran yang tinggi terhadap perlindungan konsumen, para pelaku usaha cenderung bertindak lebih jujur, bertanggung jawab dan mengutamakan kualitas pada produk atau jasa yang mereka tawarkan. 6. Untuk meningkatkan mutu barang atau jasa yang aman dan bermutu
Dampak positif dari perlindungan konsumen salah satunya mendorong peningkatan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan di pasar. Pelaku usaha cenderung lebih memperhatikan aspek mutu, keselamatan, dan keamanan produk atau jasanya untuk menjamin kepuasan konsumen.
Misalnya, suatu perusahaan dapat berinovasi atau meningkatkan proses produksi untuk memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan.
