JAKARTA – Kelompok Kerja Percepatan Sosialisasi Undang-undang atau UU Ketenagakerjaan menggelar workshop bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Jakarta beberapa waktu lalu. Seminar ini bertajuk “Memperkuat Hubungan Jujur Antara Pengusaha dan Perempuan Pekerja”, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
Tina Talisa, ketua organisasi yang membidangi ketenagakerjaan, mengatakan lokakarya ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menjadi perempuan mandiri.
“Kami tidak sekali pun menjalin kerja sama dengan IWAPI, namun setiap tahun pengurus mengundang IWAPI untuk mengadakan seminar terkait perempuan dari sudut pandang ekonomi,” kata Tina dalam sambutannya.
Menurut Tina, tujuan dari workshop ini selain untuk menyebarkan informasi mengenai pemberian NIB atau SPP-IRT, namun juga bagaimana IWAPI sebagai badan usaha sendiri dapat dengan mudah melakukan hubungan bisnis. seorang wanita memahami masalah yang mereka butuhkan. harus diputuskan, cara apa yang harus berdasarkan hukum.
“IWAPI sebagai pelaku usaha mempunyai peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga perlu kita komunikasikan prinsip-prinsip ketenagakerjaan,” kata Tina.
Selain itu, Ketua Satgas Penerangan dan Penerangan I Ktut Hadi Priatna menuturkan, Dinas Tenaga Kerja menerima berbagai informasi dari IWAPI di bidang ketenagakerjaan dan perizinan serta penyempurnaan PP 5. /2021.
“Banyak hal yang perlu dikoordinasikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia lebih ramah bisnis di masa depan,” kata Ktut.
Setelah itu, Direktur Eksekutif IWAPI Nita Yudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa para pengusaha perempuan yang tergabung dalam IWAPI banyak menghadapi permasalahan terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pengusaha.
