netizennow.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (NFA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama melakukan survei padi dan jagung pada akhir tahun yang akan digunakan untuk menciptakan sistem basis pangan di 2024.
“Survei ini dirancang untuk memberikan perkiraan penjualan yang akurat dan tepat di dalam negeri yang diperlukan untuk mengetahui status beras dan jagung, baik di dalam maupun di luar keluarga. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengambil kebijakan yang tepat. untuk produk beras dan jagung,” kata Ketua BPN Arief Prasetyo Ardi usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama NFA dan BPS Survei Padi dan Jagung 2023 di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Arief mengatakan, data produk yang dijual pada akhir tahun sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan pangan di suatu daerah, hingga mampu mencapai upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ia berharap dukungan kuat dari BPS dapat memberikan hasil penelitian yang baik sehingga kebijakan yang diterapkan tepat.
“Ada harapan penelitian padi dan jagung untuk mencapai kesepakatan satu data dalam upaya mewujudkan Indonesia Satu Data yang merupakan salah satu rencana negara,” ujarnya.
Menurut Arief, kerja sama kedua organisasi juga terjalin pada akhir tahun 2022 saat BPS melakukan pendampingan penelitian produk beras. “Kami berharap dapat memiliki data yang lebih tepat dan akurat pada tahun ini. Terima kasih atas komitmen BPS dalam memberikan dukungan terhadap metode penelitian dan pengambilan sampel yang lebih baik, dengan melakukan pendataan di dalam negeri, pedagang, pabrik, perhotelan dan manufaktur, serta Bulog, jelas Arief.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adinggar Widyasanti menegaskan keinginan BPS untuk berperan lebih besar dalam menyediakan data statistik yang dapat membantu mempertajam kebijakan ke depan. “PKS ini akan menjadi bagian kontribusi kita bersama Badan Pangan Nasional, dalam satu bulan kita akan memiliki gambaran dan fakta pasti apa yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperkuat program untuk tahun 2024,” kata Amalia.
Sebagai lembaga penyedia data yang harus tersertifikasi agar dapat menyajikan data yang terpercaya dan obyektif, menurut Amalia, BPS akan memastikan tidak ada hak atau campur tangan dari pihak manapun. “Kami selalu siap bekerja sama, yang terpenting tidak ada pilih kasih di sini karena BPS diharapkan dimanapun ada dan memastikan kebijakan dapat dijalani tanpa ada kendala,” kata Amalia.
